Semiotika Keadilan Sosial atas KonstitusI

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

(willyriawan@yahoo.com)

(Pengajar Hukum Administrasi Negara FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

    Memahami konstitusi sebagai sebuah pesan peradaban dan puncak kesadaran hukum tertinggi dalam suatu negara, sejatinya merupakan upaya untuk memahami sebuah norma hukum tertinggi dalam suatu negara atau norma normarum (norm der normen). Ditinjau dari ajaran beslissingenleer atau dezisionismus, konstitusi dari suatu negara merupakan keputusan politik tertinggi, termasuk UUD Negara RI 1945 yang menjadi fondasi reformasi.

    Meskipun cukup banyak yang menilai bahwa masih belum sepenuhnya terwujud garis ide yang linier antara Pembukaan dengan UUD Negara RI 1945, namun, jika ditafsir menggunakan pendekatan historis dan sosio-politik, UUD Negara RI 1945 telah melakukan perubahan terhadap struktur ketatanegaraan. Dinamika implementasi konsititusi masih diwarnai oleh kehendak untuk menempatkan Pembukaan UUD Negara RI 1945 sebagai rehctsidee yang menjiwai konstitusi sebagai suatu hukum positif tertinggi (the highest law of the land). Namun, harus diakui bahwa masih diperlukan waktu yang memadai untuk menjadikan norma-norma konstitusi menjadi konstitusi yamg hidup dalam perilaku masyarakat (the living constitution). Dalam kacamata sosiologis, Sir Ivor Jenings (1979: 117) bahkan berani berpendapat bahwa: "a written constitution is not law because somebody has made it, but because has been accepted by the people." Jadi, bagi Jenings, suatu konstitusi mempunyai kekuatan mengikat bukan semata-mata karena keabsahan badan yang membuatnya, tetapi karena konstitusi itu diterima dan ditaati oleh rakyat.

    UUD Negara RI 1945 sebagai norma hukum tertinggi di negeri ini belum sepenuhnya diresapi dan djadikan sebagai pedoman bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih cukup banyak produk hukum yang diderivasi dari konstitusi belum mencerminkan nilai-nilai Pembukaan dan UUD Negara RI 1945, baik produk hukum Pusat maupun Daerah. Konstitusi cukup sering hanya sebatas dikutip sebagai konsiderasi yuridis pembuatan produk hukum, namun substansi yang dijabarkan dalam produk hukum tersebut belum secara sempurna mampu mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD Negara RI 1945. Bahkan, tak jarang konstitusi dipergunakan sekedar sebagai pembenaran/justifikasi untuk sikap dan tindakan yang jauh dari wujud pengamalan konstitusi. Tengoklah kebijakan publik yang ternyata justru menciptakan kesenjangan sosial daripada keadilan sosial. Produk hukum yang justru membuat lapisan sosial antara yang kaya (the have) dan yang miskin (the have not). Padahal, keadilan sosial merupakan sila kelima yang mentransendensikan sila pertama.

     Kehidupan sosial yang mengalami keterputusan dengan nilai-nilai konstitusi telah menyiratkan sebuah penyangkalan (negation), oposisi dan kontradiksi dengan norma dasar yang seharusnya dijadikan sebagai suatu pedoman. Heidegger menawarkan filsafat diferensi untuk mendekonstruksi oposisi biner dan kontradiksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif teori konstitusi, upaya itu bisa dilakukan melalui rekonstruksi dari hal-hal yang telah didekonstruksi. Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang diamanahkan oleh konstitusi merupakan conditio sine qua non untuk menjadikan UUD Negara RI 1945 sebagai "the living constitution."

    Konstitusi yang hanya sekedar menjadi keseluruhan bangunan organisasi dan bangunan hukum dari suatu negara (forma formarum) tanpa pemahaman hakiki terhadap makna dan kontekstualitasnya, meminjam istilah Baudrillard, hanya menjadi sebuah tanda dusta (false sign), yaitu tanda yang menggunakan penanda yang salah (false signifier). Kutipan-kutipan maupun klaim menggunakan dalih konstitusi tanpa kesungguhan untuk melaksanakannya, hanya menjadikannya sebuah tanda yang menopengi realitas yang sesungguhnya tidak ada (masks the absence of basic reality). Di sisi lain, Althusser pernah juga mengingatkan bahwa cara ideologi mencari pengikutnya adalah melalui mekanisme ajakan atau interpelasi, bukan lewat kekuatan senjata. Menurutnya, untuk dapat mereproduksi dirinya, sebuah ideologi harus selalu memanggil subjeknya secara simpatik.

    Pancasila dan UUD Negara RI 1945 dalam semiotika sosial adalah upaya untuk menjadikan nilai-nilai tersebut memiliki kekuatan efektif dalam newujudkan keadilan sosial (social justice). Migrasi nilai-nilai ideologis tersebut dalam kehidupan sosial dapat menghasilkan transformasi sosial pada bagaimana Pancasila dan UUD Negara RI 1945 dipandang, didefinisikan dan memiliki makna konkrit dalam kehidupan sosial. Jika berkaca pada pandangan Alfred Shutz dan Luckmann yang mengatakan bahwa dunia kehidupan melibatkan kesadaran dan ketaksadaran. Kesadaran manusia selalu merupakan kesadaran akan sesuatu yaitu kesadaran kognitif yang menangkap objek-objek di sekitar, termasuk manusia lain, Dalam dunia ideologis, kesadaran yang dibangun di dalamnya adalah kesadaran yang berhadapan dengan makna ideologis yang dilaksanakan oleh aktor dalam sebuah sistem yang dibentuk. Di titik ini, kesadaran terhadap makna ideologis yang terkandung dalam Pembukaan dan UUD Negara RI 1945 akan diuji berdasarkan perilaku aktor dalam sistem yang dibentuk. Semiotika sosial terhadap konsitusi akan memastikan bahwa UUD Negara RI 1945 sungguh menjadi "the living constitution" yang oleh karenanya setiap warga negara sungguh merasa memilikinya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup.

Daftar Pustaka

Taylor, Chris, Constitutional and Administrative Law, Pearson, Longman, UK.

Woll, Peter, 1982, Constitutional Demicracy: Policies and Politics, Litle, Brown and Company, USA.